KABARBONE.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran belanja pengadaan barang dan jasa fokus pada produk dalam negeri. Jokowi tak ingin lagi mendengar maraknya barang impor.
Berbicara dalam pengarahan acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jokowi telah mewajibkan belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah melalui e-katalog. Pemerintah menargetkan pembelian produk melalui e-katalog mencapai Rp 400 triliun.
“Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, ambil UKM kita yang baik-baik masuk e-katalog.Kalau kita semangat semua, UMKM kita bisa tersenyum,” kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden dilansir dari laman cnbcindonesia.com, Jumat (25/3/2022).
Jokowi sendiri telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
“Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi sudah berapa transaksi yang ada. Lapor harian ke saya,” tegas Jokowi
Jokowi mengaku telah menyiapkan ‘hukuman’ bagi daerah yang tidak berkomitmen terkait hal ini. Salah satunya, adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Konsekuensinya saya sampaikan ke Menkeu, jalan. Kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju?,” kata Jokowi.
“Setuju,” jawab peserta yang hadir.
“Setujunya enggak semangat? Kelihatannya pada ngerti semua. Tak potong betul nanti. DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati,” tegasnya. (*)
