Amri Arsyid: Semua Harus Siap Berkeringat Demi PKS

 

KABARBONE.COM, MAKASSAR – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Kerja Wilayah dengan tema Transformasi dan Kolaborasi untuk Sulsel Jaya.

Bacaan Lainnya

Rakerwil yang dilaksanakan di Hotel Kenari Tower ini, digelar selama dua hari (12 – 13 Februari 2022).

Menjelang tahun politik tahun 2024, PKS Sulsel mempersiapkan diri lebih awal dengan berbagai konsep, termasuk dengan mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk para Ketua DPD, yang digelar di Rakerwil ini.

“Kita harus meningkatkan kapasitas para pemimpin di DPD, sebagai perwajahan partai di daerah asalnya. Karenanya di Rakerwil ini, kita ada agenda Leadership,” ungkap Ismail Bahtiar, anggota legislatif PKS Sulsel, yang menjadi ketua panitia Rakerwil ini.

Ketua DPW PKS Sulsel H.M. Amri Arsyid, S.P., menyampaikan tiga target utama PKS Sulsel. Pertama, Pemenuhan 100 persen struktur DPC dan 75 persen Struktur DPRa.

Kedua, Pemenuhan KTA 100 persen untuk verifikasi Parpol minimal 22 Kabupaten Kota sampai akhir Maret 2022.

Ketiga, Pemenuhan 100 persen Bakal Calon Anggota DPRD (BCAD) untuk masing-masing level. Dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten/Kota.

“Semua harus berkeringat untuk tiga target utama kita. Tanpa banyak beralasan,” ungkap Ustadz Amri Arsyid membakar semangat para peserta Rakerwil.

Sebagai bentuk komitmen Ustadz Amri Arsyid untuk tiga target utama DPW PKS tersebut, dia menyampaikan kesiapannya untuk mengajukan pengunduran diri sebagai ketua DPW jika target tersebut tidak tercapai.

Rakerwil yang dihadiri oleh Pengurus DPW hingga DPD, Aleg PKS Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan anggota pelopor PKS, dibuka oleh Ketua BPW PKS Sulawesi, K.H. Surya Darma, Lc.

Baca Juga  AAP Diidolakan Jadi Calon Bupati Bone, ARIP Tertinggal

Dia menyampaikan pentingnya transformasi dan kolaborasi di perjuangan politik.

“Partai kita belum bisa mengusung presiden dari kader kita, karenanya kolaborasi itu keniscayaan. Bukan hanya silaturahmi dengan para ulama, pejabat pemerintah, melainkan juga dengan para pemangku adat, termasuk ammatoa di Bulukumba.” (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan