KABARBONE.COM, WATAMPONE -Di Hari Pers Nasional (HPN) Rabu, 9 Februari 2022, sebanyak 21 perusahaan media cetak dan online serta wartawan yang menamakan dirinya Media Bone Menggugat melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Watampone, sekira pukul 11.00 Wita.
Mereka protes Bupati Bone atas kebijakan Humas dan Prokopim Setda Bone dan Dinas Kominfo Bone yang memangkas drastis anggaran kontrak media dan langganan media cetak yang berdampak berkurangnya pendapatan perusahan media dan wartawan di tengah pandemi Covid-19.
Koordinator Lapangan (Korlap) Edy Suspi dalam orasinya meminta, agar Bupati Bone mengevaluasi bawahannya, karena dianggap sewenang-wenang terhadap media.
“Kita ini merasa disalimi, selama dua tahun berturut-turut anggaran media terus dipangkas. Langganan media cetak kami dikurangi baik oplahnya dan nilainya dikurangi. Ini tidak adil bagi kami, karena ini adalah sumber penghidupan kami. Kami juga butuh makan, karena kami punya anak isteri yang mesti kami hidupi,” Protes Pimpinan Redaksi Kompak Nusantara Ini.
Edy meminta Bupati Bone peka terhadap pekerja media, dan meminta segera mengevaluasi kinerja Kabag Humas dan Prokopim Setda Bone dan Diskominfo Bone.
“Kami meminta Bupati Bone evaluasi Kabag Humas dan Prokopim Bone dan Kominfo Bone, kalau perlu dicopot dari jabatannya,” tuntutnya.
Ditempat yang sama, Dedi Hamzah Pimred Kabarbone.com dalam orasinya meminta Bupati Bone, agar dalam penyusunan anggaran media agar melibatkan pimpinan perusahaan media.
Pengambilan keputusan sepihak oleh Pemda Bone kata Alumni HMI ini sangat merugikan pengusaha media, karena tidak dibarengi perencanaan yang matang dan terkesan tidak transparan.
“Kami sangat berperan selama pandemi Covid-19 memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Tapi malah anggaran yang dikucurkan pemerintah sangat kecil bahkan sangat minim. Ini tidak mencerminkan Visi Misi Bupati Bone yakni Mabessa. Gimana kita mau sejahtera, kalau anggaran media tiap tahun dikebiri, ini sama saja ingin mematikan media,” keluhnya.
“Jangan selalu media besar dikasi anggaran besar sedangkan anggaran untuk media lokal dikebiri. Ini tidak adil bagi kami,” tambahnya.
Wakorlap Faizal Mansur dalam kesempatan itu membacakan tuntutan Media Bone Menggugat yakni:
1. Meminta Pemda Bone terbuka dan transparan terkait anggaran media
2. Mengakomodir dan memprioritaskan media berbadan hukum baik media onlie, cetak, radio maupun TV untuk kontrak dengan Pemda Bone.
3. Anggaran media harus proporsional sesuai dengan jumlah perusahaan media di Bone.
4. Mendorong lahirnya Perda dan Perbub Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Media yang mengakomodir minimal 1 persen dari total APBD tiap tahun.
5. Mengevaluasi Kinerja Bagian Humas dan Prokopim dann Dinas Kominfo Bone dan menutut menempatkan pejabat yang berlatar belakang disiplin Ilmu Komunikasi dan paham tentang komunikasi massa.
Kasatpol PP Bone Andi Akbar yang menerima massa Media Bone Menggugat mengatakan akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan media kepada Bupati Bone.
“Bapak Bupati Bone (Andi Fahsar,red) sedang berada diluar kota. Insya Allah, apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan akan kami sampaikan kepada Pimpinan,” pungkasnya.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Bone, Massa Media Bone Menggugat kemudian melanjutkan ke DPRD Bone dan mendesak agar DPRD Bone segera menginisiasi tebentuknya Perda Pembinaan dan Pemberdayaan Media dan Wartawan.
Mereka juga mendesak agar Ketua DPRD Bone segera menjadwalkan RDP atau RDPU dengan Pemda Bone.
Massa menuntut jika usulan Ranperda tentang Pembinaan dan Pemberdayan Media dan Wartawan ini tidak segera direalisasikan sampai batas waktu yang diusulkan, akan kembali melakukan aksi serupa dan menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap DPRD Bone.
Dalam kesempatan tersebut, massa Media Bone Menggugat diterima Sekwan DPRD Bone Andi Alimuddin dan Ketua Bapemperda DPRD Bone Fahri Rusli.
“Apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan media akan kami teruskan ke Pimpinan DPRD,” ungkap Fahri Rusli yang juga Anggota DPRD Bone Fraksi Gerindra. (dy)
