Sejak dimulainya vaksinasi pada Januari 2021 tahun lalu, sampai sekarang masih banyak yang perlu di evaluasi, mulai dari kebijakan, sasaran vaksin hingga menyangkut hal-hal yang bersifat teknis di lapangan.
Istilah vaksin dan vaksinasi perlu diclearkan agar tidak terjadi penyalagunaan istilah.
Perlu diketahui bahwa vaksin ialah sediaan yang mengandung zat biologik, sebagai antigen spesifik dari virus ataupun bakteri, sementara vaksinasi merupakan tindakan memberikan atau memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia untuk merangsang sistem imun.
Vaksinasi untuk tahap awal dimulai dari pemangku kebijakan seperti presiden, Menteri, Tenaga Kesehatan (NAKES) dan aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan POLRI.
Tahap selanjutnya ke masyarakat utamanya Lansia, dewasa, dan hingga usia remaja. Untuk anak-anak usia 6-11 tahun dimulai januari 2022, sebagai bentuk perhatian mengenai pentingnya pecegahan transmisi covid-19.
Beberapa poin evaluasi pelaksanaan vaksinasi khususnya Covid 19 sebagai berikut :
–Tingkat partisipasi masyarakat
Sejak dimulainya pandemi Covid-19, isu global tersebut memang menuai banyak pro dan kontra mengenai keberadaan virus corona tersebut. Ditambah lagi, banyak oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pandemi ini.
Aspek pemberitaan menjadi sulit untuk dibedakan informasi Hoax dan fakta. Dengan fenomena tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 ini menjadi rendah.
Solusinya adalah pemerintah harus memiliki juru bicara yang terintegrasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten bahkan sampai ke tingkat desa, untuk mengcounter isu-isu negatif yang membuat keresahan ditengah pandemi.
Pemerintah sebaiknnya menggandeng media sebagai mitra untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang mengedukasi dan garda terdepan mengcounter berita Hoax yang bersileweran di media sosial.
Selain itu pemerintah harus memiliki media informan yang valid secara terintegrasi.
Sosialisasi dan dialog harus dijalankan sebagai konsekuensi untuk menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan secara transparan, akuntabel dan ilmiah.
Dengan demikian, setelah kepercayaan masyarakat terbentuk tentu pastisipasi masyarakat mulai meningkat, karena mereka akan tergerak secara Nurani bukan atas dasar paksaan.
–Sinergitas Pemerintah dan Komunitas
Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mulai dari UU,perpres hingga perda, bahkan pelibatan TNI dan POLRI untuk tercapainya sasaran vaksinasi di masing-masing wilayah.
Saat ini, terkesan atau dinilai ada unsur-unsur pemaksaan, justru membuat program vaksinasi menjadi lamban.
Sebagai solusi atas kondisi tersebut, tentu pemerintah sebaiknya mengajak komunitas-komunitas kepemudaan, sosial dan volunteer Kesehatan.
Pelibatan komunitas tersebut memudahkan sosialisasi di tingkat masyarakat dengan aspek kearifan lokal, seperti jalan kerumah-rumah warga dan menyampaikan pentingnya vaksinasi (door to door educate), Sosialisasi menjadi lebih mudah, komunitas-komunitas tersebut bisa menjadi penggerak untuk mendatangkan sasaran vaksinasi sekaligus bisa menjadi media controlling dari tingkat kabupaten / kota hingga pelosok desa.
–Evaluasi sasaran vaksin dan Monitoring KIPI
Sasaran vaksin perlu di perbarui Kembali mengingat data yang ada mungkin beberapa sudah meninggal dan pindah domisili, disnilah peran aparatur desa untuk melakukan pendataan Kembali di desa masing-masing kemudian menyampaikan di rapat koordinasi tingkat kecamatan.
Selanjutnya kesimpang-siuran mengenai Kejadian ikutan pasca Vaksinasi (KIPI), perlu di monitoring, masalah saat ini adalah semua keluhan yang muncul setelah vaksin kurang terlapor ke fasilitas Kesehatan.
Masyarakat lebih memilih curhat di media sosial dan menyampaikan keluhan tersebut ke tetangga, ke teman sehingga menimbulkan stigma negativ mengenai vaksinasi, inilah yang kemudian diolah menjadi bahan berita oleh beberapa media yang justru bukan mengedukasi tetapi lebih menyebar ketakutan ditengah pandemi.
Selanjutnya, salah satu PR bagi dinas Kesehatan saat ini adalah jadwal vaksinasi tidak sesuai dengan stok / ketersediaan vaksin yang ada, masalahnya tentu distribusi vaksinasi yang lamban datang dari provinsi.
Sebagai solusi yang ditawarkan adalah stok vaksin sebaiknya di berikan sesuai jadwal vaksin dimasing-masing fasilitas Kesehatan baik vaksin dosis 1 dosis 2 maupun dosis 3 bagi nakes.
–Insentif Tenaga Vaksinator
Curhatan teman-teman tenaga kesehatan dan keterlibatan beberapa satgas covid mengenai insentif vaksinasi Covid-19 yang menurut masyarakat itu besar ternyata tidaklah demikian.
Contohnya saja, dalam satu bulan screener vaksinasi hanya diberikan insentif sebesar kisaran ratusan ribu Rp.7xx,xxx,- yang diterima tiap 6 bulan ini dinilai tidak sesuai dengan beban kerja.
Karena sasaran vaksin yang demikian banyak bahkan pernah mencapai angka 300 an bahkan beberapa wilayah mencapai 400 an perhari.
Selain itu, mengenai sasaran dari anggaran banyak yang masih perlu didiskusikan misalnya Ketika turun ke desa, vaksinasi di sekolah mengenai konsumsi tim vaksinator perlu dianggarkan.
Solusi yang ditawarkan, insentif vaksinasi disesuaikan dengan beban kerja masing-masing wilayah.
Penulis,
dr. MUH. SYAHRIAL, S.Ked
GENERAL PRACTIOTIONER
