KABARBONE.COM, WATAMPONE – Forum Masyarakat Sipil (FORMAS) Kabupaten Bone sukses menggelar dialog refleksi akhir tahun 2021 yang berlangsung di Bunir Cafe, Jalan Jenderal Sudirman, Watampone, Kamis malam (30/12/2021).
Mengusung tema “Kolaborasi Apik Menuju Bone Mabessa” dilaog yang dikemas santai dan tetap menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri sejumlah narasumber yang kompeten dibidangnya, yakni Kapolres Bone yang diwakili Kasat Intelkam Polres Bone Iptu Muh. Yufsin, SE, MH, Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Bone drg Yusuf Tolo, M.Kes, Ketua Fraksi NasDem DPRD Bone Andi Muhammad Salam, Kepala BNNK Bone, AKBP Ismail Husain, SH, MH, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bone Indira Asiz Rumalutur.
Turut juga menjadi narasumber Kabid Anggaran BKAD Bone Andi Iqbal Walinoni SE, M,Si, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapppeda Bone A. Ilham Juliawan Arham S.IP,MM, Pimred Bonesatu.com Budiman dan kegiatan dipandu oleh Formatur FORMAS Bone Dedi Hamzah.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah elemen dari perwakilan LSM/NGO, Ormas, OKP, pimpinan perusahaan media, wartawan, mahasiswa dan perwakilan sejumlah OPD di Kabupaten Bone.
Dalam kesempatan tersebut, Kasat Intelkam Polres Bone Iptu Muh. Yufsin, SE, MH melaporkan kinerja dan prestasi Polres Bone selama tahun 2021 dalam menangani sejumlah kasus baik kriminal, narkoba, kecelakaan lalu lintas, dan peran Polres Bone dalam menangani perkara tindak pindana korupsi.
Tak kalah penting prestasi Polres Bone dalam menjaga kemanan dan ketertiban (Kamtibmas) saat gelaran Pilkades di 177 desa di Kabupaten Bone (18/11/12) lalu hingga proses pelantikan yang berjalan kondusif.
“Alhamdulillah baru-baru ini Pilkades gelombang pertama di 177 desa di Kabupaten Bone berlangsung aman dan terkendali ini tentunya tidak terlepas dari kerja-kerja personel Polres Bone dan dukungan masyarakat sehingga Pilkades dapat berjalan kondusif. Meski ada sejumlah laporan, akan tetapi kami anggap itu bisa tertangani dengan baik. Padahal kita tahu Pilkades ini lebih rawan dibandingkan pemilihan langsung lainnya seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada,” jelas Uccing sapaan akrab Kasat Intelkam Polres Bone
“Untuk penanganan kasus kriminal ada penurunan, sedangkan untuk kasus narkoba dan kecelakaan ada peningkatan secara angka di tahun 2021 ini,” tambahnya.
Iptu Yufsin juga menjelaskan sejumlah kinerja Polres Bone dalam mengendalikan laju harga pangan di Kabupaten Bone yang masih relatif stabil dan ketersediaan stok pangan tersedia serta konsentrasi Polres Bone dalam menjaga kamtibmas menghadapi Natal dan perayaan tahun baru (Nataru).
“Pada saat Natal kami dari Polres Bone mengamankan sedikitnya 13 gereja yang ada di Bone dan berlangsung kondusif. Begitupun menjelang perayaan malam tahun baru, personel Polres Bone kembali diterjungkan untuk menjaga agar Bone ini tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Bone Yusuf Tolo melaporkan realisasi vaksin berdasarkan laporan data terakhir Satgas COVID-19 sudah diangka 67 persen dari kuota vaksin di Bone sebesar 6 ratus ribu lebih.
“Realisasi vaksinasi Covid-19 diakhir tahun ini sudah diangka 67 persen. Hal ini perlu kita genjot dan semua meski terlibat termasuk elemen masyarakat untuk mencapai yang namanya herd Immunity (kekebalan kelompok),”jelasnya
Yusuf juga menjelaskan jika saat ini Bone sudah masuk level I Zona Hijau, dimana hal ini tidak terlepas kinerja pemerintah dan kolaborasi semua elemen termasuk masyarakat untuk tetap disiplin mengikuti imbauan pemerintah agar selalu menerapkan prokes dan mengikuti kegiatan vaksin Covid-19.
Yusuf juga mengkritik terkait pemberitaan di media terkait adanya kasus yang diberitakan warga Bone yang meninggal setelah mengikuti vaksin.
“Maaf saya kritik sedikit soal pemberitaan di media kalau ada warga Bone yang meninggal setelah vaksin ini mesti diluruskan karena belum ada data ilmiah terkait itu,”kata Yusuf.
Ditempat yang sama Ketua Fraskis NasDem Andi Muhammad Salam menjelaskan sejumlah kinerja di DPRD Bone saat pembahasan anggaran bersama TAPD Bone dan sejumlah Ranperda yang menjadi inisiasi dewan baik yang telah ditetapkan menjadi Perda maupun yang masih digodok pembahasannya di DPRD Bone
Lilo sapaan akrab Andi Muhamad Salam menjelaskan sejumlah ranperda yang telah ditetapkan menjadi perda yang merupakan inisiasi dewan diantaranya Perda Cagar Budaya, Perda Kepemudaan, Ranperda terkait P4GN dan yang masih berproses adalah Ranperda terkait pencegahan pernikahan usia dini.
Hal tersebut kata Lilo adalah demi memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan sejumlah persoalan di Kabupaten Bone khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan pernikahan usia dini yang banyak kemudian diberikan atensi oleh masyarakat.
Lilo juga menegaskan pada saat pembahasan anggaran di Banggar konsisten untuk meperjuangkan masalah BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Bahkan dirinya mengatakan geram jika anggaran terkait BPJS ini dipangkas anggarannya oleh Pemda Bone.
“Banyak kemudian hari ini mau berobat ke puskesmas maupun rumah sakit ditolak karena kartu BPJS Kesehatannya dinonaktifkan. Ini kan tidak adil karena penonaktifan sepihak tanpa ada rekomendasi dari Dinkes, padahal untuk diajukan pengaktifan kembali tidak semudah pada saat sebelum nonaktif. Dinkes dan Dinsos segera melakukan verifali data dengan baik dan benar agar tidak ada lagi data fiktif yang tiap tahun menguras anggaran di APBD kita,” tegasnya.
Termasuk dana PEN, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone ini kembali menegaskan konsisten tidak pada keputusan.
“Kami Fraksi NasDem tetap pada pendirian bahwa kami tidak pada keputusan dana PEN. Karena dari awal kami nilai ada permasalahan,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Bone Indira Asiz Rumalutur pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS atau yang kita kenal dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) merupakan program nasional untuk memberikan proteksi kepada masyarakat melalui jaminan kesehatan secara terpadu dalam satu sistem yang dikelola pemeritah pusat melalui BPJS Kesehatan yang diatur oleh undang-undang dan secara regulasi setiap Pemda wajib mengikuti program tersebut.
“BPJS Kesehatan ada dua yakni BPJS mandiri yang dibayar secara mandiri oleh peserta (Peserta Penerima Upah) dan ada BPJS Kesehatan gratis yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat yang dikenal BPI-JKN dan yang ditanggung Pemda yakni PBI Pemda yang berubah menjadi PBPU (Peserta Bukan Penerimah Upah,” ungkapnya.
Saat ini kata Indi saapaan akrab Indira BPJS kesehatan telah menandantangani MoU dengan Pemda Bone untuk kesepakatan pembiayaan BPJS Kesehatan PBPU atau PBI Pemda.
“Khusus tahun 2022 sesuai kemampuan fiskal keuangan Pemda Bone telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman untuk membiayai PBPU masyarakat Bone kurang lebih 211 ribu jiwa. Secara garis besar 80 persen masyarakat Bone sudah memilii Kartu BPJS Kesehatan. Kami harapkan ke depan Pemda Bone bisa UHC (Universall Healt Coverage) agar 100 persen masyarakat Bone dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis,” kata Indi.
Sedangkan Kabid Pengendalian Evaluasi Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapppeda Bone A. Ilham Juliawan Arham S.IP,MM dalam penjelasannnya mengatakan Pemda Bone dalam hal ini Bupati Bone dalam visi misi Bone Mabessa telah diterjemahkan dalam proses penyusunan perencanaan berbasis data yang dituangkan dalam program di dokumen RPJMD, RKP dan APBD.
“Mesti dalam proses perencanan itu semua dasarnya adalah data dan output dan otcomenya harus jelas menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga memang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat diharapkan, agar visi misi pak Bupati (A. Fahsar,red) dapat terwujud di sisa dua tahun pemerintahannya,” jelasnya
Kabid Anggaran BKAD Bone Andi Iqbal Walinono menjelaskan partipasi masyarakat dalam proses perencaan dan penganggaran sebenarnya partispasi masyarakat sudah ada didalamnya.
“Semua usulan kegiatan mulai dari musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten tentunya suda ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dan saya kira ini sudah jelas diregulasinya. Dalam proses perencanaan anggaran, TAPD pun kemudian memang banyak berpolemik di Banggar DPRD tapi saya kira itulah dinamika yang ada dipemerintahan,”ungkapnya.
Terkait BPJS Kesehatan, Andi Iqbal menjelaskan di APBD 2022 pemda Bone telah menggelontorkan dana sebesar Rp 82 miliar ke BPJS Kesehatan untuk pembiayaan jaminan kesehatan gratis kepada 211 ribu jiwa masyarakat Bone. Meski demikian, Pemda Bone terus berusaha agar ke depan dapat UHC.
“Kemampuan fiskal keuangan kita memang terbatas. Tapi kami di anggaran tetap berupaya untuk mengalokasikan anggaran ke depan agar Bone bisa UHC sebagai bagian program mendukung visi misi Bupati Bone, Bone Mabessa,”
Terkait pinjaman Dana PEN, kata Iqbal telah melalui proses panjang dan telah disepakati antara Pemda Bone dengan Kementrian Keuangan melalui PT SMI untuk mengucurkan pinjaman sebesar Rp 298 miliar untuk fokus untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bone.
“Terkait tren belanja pegawai yang naik tiga tahun terkahir, karena pemda Bone selamat tiga tahun terakhir melakukan perekrutan ASN dan Pegawai P3K sehingga anggaran belanja pegawai bertambah,” jelasnya
Sedangkan Pimred Bonesatu.com Budiman melontarkan sejumlah kritikan terhadap kinerja Pemda Bone. Terkait dana PEN kata Budiman tidak perlu diributkan lagi karena telah dilakukan kesepakatan awal antara Pemda Bone dengan DPRD Bone.
Budi juga menyampaikan kelemahan permintahan sekarang karena adanya miss internal di Pemerintahan.
“Terkait pembangunan bola soba anggaranyan Rp 27 miliar pak Bupati (Fahsar,red) bilang akan dibangun dilokasi yang baru, pak Wakil Bupati (Ambo Dalle,red) bilang itu pemborosan anggaran dan hal itu tidak penting dan harusnya dibangun di awal pemerintahan. Kan lucu, Wakil Bupati Kritik Bupati. Ini artinya yang perlu dibenahi dulu internal. Ada juga Kadis Pariwisata bilang jumlah pengunjung berkurang karena banyak jalan yang rusak, kritiki Kadis PU, ini menggambarkan memang ada miss komunikasi antara OPD,” ktanya
“Seharunya untuk efisiensi anggaran harusnya rehabilitasi pembangunan Bola Soba itu dilakukan ditempat semula, mungkin hanya menghabiskan anggaran Rp 2 miliar tapi sudah bagus dan megah,” ujar Budiman yang juga penggemar berat penyanyi legenda Iwan Fals.
Budiman juga menyayangkan adanya kematian gara-gara setelah mengikuti vaksin.
Kata Budiman tenaga medis di Dinkes hari ini tidak melakukan langkah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sehingga ada kemudian orang setelah vaksin mendapatkan efek buruk vaksin namun tidak tertangani.
“Terkait kasus kejadian di Patimpeng yang ada anak sekolah meninggal setelah vaksin, Kapus Patimpeng ketika dikonfirmasi mengatakan bukan karena vaksin tapi “attikkengeng”. Ini kan tidak ilmiah sehingga kemudian ada memang keraguan masyarakat untuk ikut vaksi, karena pemerintah tidak bisa menjelaskan secara ilmiah terkait kasus tersebut,”kata Budiman.
Soal anggaran Budiman TAPD bersama Banggar DPRD agar lebih jeli dalam melakukan efisensi anggaran.
Apalagi kata Budiman disisa 2 tahun kepemimpinan Baso Fahsar perlu ada evaluasi secara mendalam agar Bone Mabessa bisa terwujud.
Budiman juga meminta anggaran media bisa ditambah alokasinya karena ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah.
“Bagaimana pemerintah ini bisa memberikan infromasi ke masyarakat jika alokasi anggaran untuk media sangat minim. Tentunya pemerintah butuh media, dan media juga butuh penguatan oleh pemeritah, karena media di Bone ini perlu diakui masih tergantung di anggaran pemerintah,” ujarnya.
Kepala BNN Kabupaten Bone AKBP Ismail Husain SH MH dalam kesempatan tersebut menjelaskan BNNK telah melakukan rilisan data terkait pelaku narkoba di Bone selama 2021. Ismail mengatakan sesuai data kita ada kenaikan pengguna narkoba baik yang diproses hukum maupun yang dilakukan rehabilitasi.
Ismail melanjutkan sesuai data survey Susel memang pengguna narkoba tinggi, akan tetapi di Bone belum ada data survey sehingga Bone belum bisa dikatakan darurat narkoba
“Terkait dengan masalah Narkoba ini adalah musuh kita bersama. Kami dukung penuh langka Pemda Bone untuk segera menetapkan Ranperda P4GN supaya bisa kita berkolaborasi mewujudkan Bone Bersinar, Bone Mabessa,” harapnya.
Ditempat yang sama Kepala BPS Bone Muh Yunus menjelaskan berdasarkan data, disarankan agar Pemda Bone yang dibenahi pertama adalah masalah kependudukan.
“Berdasarkan hasil survey BPS, data kependudukan kita memang banyak bermasalah. Banyak waga Bone yang tidak jelas RT/RW di KTP nya. Ini yang pertama harus dibenahi. Karena data ini penting sama seperti emas kata pak Jokowi,” jelasnya.
Yunus menjelaskan pertumbuhan eknomi kita di tahun 2020 memang ada penuruan 0,25 persen karena produksi pertanian menurun.
Angka kemiskinan kata Yunus berkurang sekian persen akan tetapi angka penangguran kita tinggi.
Selain itu tingkat Indeks Pembanguna Manusia (IPM) masih rendah diurutan 23 dari 24 kaupaten kota disulsel setelah Kabupaten Jeneponto.
Formatur Formas Kaupaten Bone Dedi Hamzah diakhir kegiatan menyimpulkan sejumlah gagasan tindak lanjut yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh Pemda Bone di sissa dua tahun pemerintahan Bupati Bone untuk mewujudkan Bone Mabessa.
Mahasiswa Pasca Sarjana STIA Prima Puang Rimaggalatung Bone ini menjelaskan, untuk mewujudkan Bone Mabessa keterlibatan semua elemen harus dilakukan untuk mengisi celah dan kelemahan pemerintah dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran.
“Kunci untuk mewujudkan Bone Mabessa adalah Kolaborasi Apik. Apa itu Kolaborasi Apik yakni kerja sama secara bersih, rapih, besama-sama bahu membahu memikirkan Bone ke depan tanpa harus memandang faksi-faksi, semua elemen masyarakat dapat berkontribusi memberikan usulan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing,”ungkapnya.
Yang Kedua kata Dedi, dalam proses prencanaan dan penganggaran perlu ada ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan kritikan dan saran serta mendorong transparansi anggaran sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik bahwa Pemda Bone dan DPRD Bone berselingkuh menyusun anggaran hanya untuk kepentingan kelompok, kolega, dan pribadi, bukan atas asas untuk kepentingan masyarakat Bone secara utuh.
‘Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan jika kita menginginkan pemerintahan ini bersih dan terhindar dari masalah korupsi. Korupsi bukan hanya disebakan karena adanya niat, tapi diawali oleh adanya ego di pemerintah untuk tidak serius memberikan infromasi yang valid ke masyarakat,” katanya.
“Sehingga peran APIP dan APH sangat penting untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Dan tentunya APIP dan APH tidak bisa berjalan sendiri harus ada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan di setiap isntansi dan pemerintahan termasuk dalam proses pengawasannya. Media harus mengambil peran untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Governance untuk Bone Mabessa “kata Dedi yang juga Pimred Kabrbone.com. (dy)
