KABARBONE.COM, WATAMPONE – Tiga tahun kepemimpinan Andi Fahsar Mahdin Padjlangi sebagai Bupati Bone sejak dilantik 2019 lalu di periode keduanya, belanja pegawai di lingkup Pemda Bone di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun terakhir naik tajam.
Berdasarkan hasil Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) yang dikirim ke redaksi kabarbone.com, Seknas Fitra menggambarkan belanja pegawai Kabupaten Bone tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi.
Dalam rilisannya Seknas FITRA menggambarkan realisasi APBD Tahun 2019 belanja pegawai terhadap belanja daerah sebesar Rp 924,1 miliar atau 48 %
Pada realisasi APBD tahun 2020 belanja pegawai terhadap belanja daerah Rp 908,9 miliar atau 46 % dan pada APBD tahun 2021 belanja pemerintah daerah merencanakan belanja pegawai sebesar Rp 981 miliar atau 57 %.
Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi menjelaskan belanja pegawai Pemda Bone fluktuatif. Meski demikian, rata-rata selama tiga tahun terakhir melebihi 40 % bahkan tahun 2021 direncanakan 57 % dari total belanja daerah.
Kata Hadi, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPRD untuk melakukan pengawasan.
“Sementara pada tahun 2021 situasi ekonomi, kesehatan , sosial belum stabil, tapi justru belanja pegawai naik tajam. Pemda Bone juga belum mempublikasikan realiasasi anggaran APBD 2021, olehnya ditegaskan agar segera dilakukan,” ungkapnya Selasa malam (28/12/2021).
Dari data tersebut, Badiul Hadi menyarankan agar dalam penyusunan anggaran proporsi APBD sebaiknya memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Jangan boros dibelanja pegawai,” pesannya.
Hadi juga menegaskan agar pemerintah daerah dan DPRD perlu melakukan analisis belanja pemerintah daerah yang tidak produktif terutama belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum bisa dipangkas karena saat ini bisa memanfaatkan digital untuk koordiansi atau studi ke daerah di luar Bone.
“Masyarakat harus melakukan pengawasan agar pemerintah daerah lebih hati-hati, mengelola uang Rakyat,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Daerah (BKAD) Kabupaten Bone Najamuddin yang dikonfirmasi lewat sambungan telepon menjelaskan kenaikan belanja pegawai di APBD Bone di tiga tahun terkahir disebabkan adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sehingga belanja pegawai di postur APBD mengalami kenaikan.
“TPP untuk PNS sekitar Rp 80 miliar dan ini mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir,” jelasnya, Selasa malam (28/12).
Selain itu kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala pegawai dan kebijakan penambahan gaji pegawai sekitar 2-5 persen juga turut mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja pegawai tiap tahun.
“Jumlah pegawai PNS di Bone 8.000 lebih dan pegawai Non PNS saya kurang tau persis berapa jumlanya. Akan tetapi tiap tahun jumlah pegawai berkurang karena pensiun. Tahun ini ada sekitar 300 PNS yang pensiun. Tetapi juga ada penambahan pegawai P3K tahun lalu sehingga ada kenaikan anggaran belanja pegawai,” jelasnya.
Mantan Sekretaris BKAD Kabupaten Bone ini lanjut menjelaskan postur belanja pegawai tahun depan di APBD 2022 juga mengalami kenaikan sekitar Rp 1 Triliun lebih.
“Dari postur APBD 2022, belanja pegawai tembus Rp 1 Triliun lebih. Hal ini dikarenakan ada rekrutmen pegawai P3K , pembayaran gaji guru dan tunjangan profesi guru, dan tunjangan pegawai lainya mesti dialokasikan anggarannya,” ungkapnya.
Soal belum dipublikasinnya realisasi APBD 2021 kata Najamuddin, hal ini dikarenakan pendapatan dan belanja di APBD2021 belum seratus persen terealisasi.
“Pada bulan November lalu baru skitar 89 persen pendapatan dan 70 persen belanja. Nanti setelah klop dan rampung nanti kami publikasikan,” terangnya. (dy)
