KABARBONE.COM, WATAMPONE – Cobaan berat dialami 45 Anggota DPRD Bone dan Setwan DPRD Bone dipenghujung tahun 2021. Pegiat anti korupsi ramai-ramai melaporkan sejumlah kegiatan dewan yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Belum selesai kasus dugaan reses fiktif 45 Anggota DPRD Bone yang bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) yang dilaporkan LP3LHK yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,9 miliar, kasus dugaan pemalsuan dokumen laporan pertanggungjawaban (Lpj) dana reses anggota DPRD di Polres Bone oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAK), kini anggota DPRD Bone harus menghadapi pil pahit menghadapi laporan masyarakat di lembaga rasua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Makassar (AMAK) melaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Pos DPRD dan Belanja Pos Kesekretariatan DPRD Bone bersumber dari APBD Bone yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.253.400.000 (Rp 11,2 Miliar).
Hal itu dibenarkan Ketua AMAK Rahmat ketika dihubungi kabarbone.com, Jumat (24/12/2021).
“Iya betul ada laporan kami ke KPK, namun untuk lebih jelasnya silakan berhubungan dengan sekjen,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp.
Sekjen AMAK Suwandi Sultan yang dikonfirmasi tak menampik soal laporannya itu di KPK.
Dikatakanya, laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Pos DPRD dan Belanja Pos Kesekretariatan DPRD Bone bersumber dari APBD Bone diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 11,2 Miliar, kata Dia dibawa langsung ke Gedung Merah Putih KPK tertanggal registrasi (10/12/2021) dengan tebal pengaduan 34 halaman.
“Kasus yang kami laporkan reses fiktif dan dugaan korupsi dana kunjungan kerja (kungker). saat ini kami masih menuggu perkembangan kasus ini di KPK,” pungkasnya. (dy)
