KABARBONE.COM, WATAMPONE – Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan angkat bicara soal kunjungan kerja (Kunker) Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan yang berlangsung 2-3 Desember 2021.
Melalui sambungan telepon Jumat Pagi (3/12/2021), Irwandi Burhan menampik kalau kunjungan tersebut tak berdasar dan melabrak PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah.
Ibu sapaan akrab Irwandi Burhan menjelaskan jika paripurna Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bone 2022 bersama Pemda Bone Rabu (30/11) lalu baru besifat persetujuan dan belum final.
“Yang perlu dipahami bersama bahwa paripurna RAPBD 2022 baru persetujuan, dan masih ada tiga tahapan yang mesti dilalui. Setelah dilakukan persetujuan Ranperda, kembali akan dilakukan Evaluasi oleh Tim Anggaran Provinsi Sulsel dan kembali akan dilakukan penyempurnaan kembali bersama Banggar DPRD Bone dengan TAPD. Dan setelah itu akan dilakukan penetapan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bone,” jelasnya.
Politisi Golkar ini lanjut menjelaskan kunker Banggar DPRD Bone di Kementerian Pendidikan sangat urgen. Pasalnya, Pemkab Bone tahun ini melakukan perekrutan tenaga ASN Guru P3K yang jumlahnya sekitar 3 ribu lebih yang akan membebani APBD.
Dikatakanya jumlah anggaran yamg disiapkan Pemkab Bone sesuai petunjuk Peraturan Menteri Keuangan untuk membayar gaji Guru P3K hanya Rp75 miliar. Jumlah itu kata Ibu hanya mampu untuk membayar gaji pokok Guru P3K belum termasuk tunjangan dan sebagainya.
Ibu mengkalkulasi Pemda Bone harus menyiapkan sekitar Rp 200 miliar untuk penggajian Guru P3K sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) penerimaan Pemda Bone tahun ini mengalami pengurangan.
“Jadi kami kunker ke Kementerian Pendidikan untuk mempertanyakan mekanisme penganggaran penggajian Guru P3K yang baru-baru direkrut Pemkab Bone sekitar 3 ribu lebih. Kita harus menyiapkan sekitar Rp 200 miliar untuk membayar gaji pokok dan tunjangan Guru P3K, tentunya anggaran ini akan membengkak. Hal ini kemudian kita mau pertanyakan ke Kementerian pendidikan,” jelasnya lagi.
Ibu kembali menjelaskan soal kunker di Kemendagri adalah terkait penyusunan dan penetapan pokok-pokok pikiran (Pokir)DPRD adalah untuk tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahun 2023.
“Jadi perlu juga diketahui bersama tahapan RKPD 2023 ini sudah berjalan dan masa reses masa sidang III Anggota DPRD Bone sudah berjalan bulan Desember untuk perencanaan tahun 2023. Itulah kemudian maksud dan tujuan kami Kemendagri untuk mempertanyakan sejauh mana penyusunan dan penetapan Pokir Anggota DPRD di dokumen RKPD,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Bone ramai-ramai melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta pasca penetapan Raperda APBD Bone 2022.
Kungker berlangsung dua hari yakni 2-3 Desember 2021 dengan agenda konsultasi penyusunan dan penetapan pokok-pokok pikiran DPRD di Kemendagri dan Konsultasi mengenai Penggajian Guru P3K di Kementerian Pendidikan.
Dari foto didapatkan redaksi kabarbone.com, Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Bone yang berangkat kungker yakni Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, Wakil Ketua DPRD Bone Indra Jaya, Anggota Banggar DPRD Bone Andi Fadli Lura, Bustanul Arifin, Muh Asrullah, Saifullah Latif, Herman, Hasrul Harahap dan H. Askarianto
Nampak Kabid Anggaran BKAD Bone A. Ikbal Walinono turut dalam rombongan dewan tersebut.
Sekwan DPRD Bone Andi Alimuddin yang dikonfirmasi membenarkan kungker anggota Banggar DPRD Bone tersebut.
“Banggar yg berangkat ndi.
Tapi tidak semua pergi ada juga tidak pergi ndi.Tapi unsur pimpinan saya lihat pergi semua.
Sekretaris tidak pergi juga. Masalah RKPD dan Penggajian P3K,” tulis A.Alimuddin melalui pesan wahatsaap, Kamis malam. (2/11/2021).
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK) Syarifuddin Majid kepada kabarbone.com menilai kungker yang dilakukan Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Bone ganjil dan sangat keliru. Pasalnya kungker dilaksanakan setelah dilakukan penetapan APBD.
“Pertanyaan adalah apa relevansinya mereka kesana dengan selesainya RAPBD 2022 ?,” Kata Syarifuddin Kamis (2/11).
Kata Syarifuddin kungker yang dilaksanakan dewan tersebut adalah Pelanggaran PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah.
“Kalau alasan konsultasi tentang APBD, seharusnya sebelum penetapan,” ungkapnya. (dy)
