KABARBONE.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin (AAP) seusai pelaksanaan Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian yang juga menghadirkan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company meminta ada perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Anggota DPR dari PKS ini menjelaskan yang dimaksud perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi ini adalah mengurangi durasi penyimpanan pada lini tertentu terutama pada distributor dan peningkatan pengawasan pupuk Subsidi.
“Sangat penting pelibatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai agen penyalur pupuk subsidi. Kerena Bumdes sebagai bagian dari tangan panjang institusi pemerintahan desa akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksima. Ini kedepannya akan dapat mengurangi durasi penyimpanan pupuk bersubsidi sehingga tidak mengendap begitu lama, dan sekaligus ada penguatan pengawasan pupuk bersubsidi yang beredar pada wilayah tingkat pedesaan”, tutur Akmal dalam rilisnya, Selasa (21/9/2021).
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, Sisa stok pupuk bersubsidi di akhir tahun 2021 sebesar 1.899.646 ton harus dipastikan betul dapat mengamankan stok awal tahun 2022.
Kata Dia, perlu ada uji masifnya pelibatan Bumdes pada sinergi Kemampuan Penyediaan Pupuk Untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021, sehingga ada keyakinan yang kuat bahwa pelibatan Bumdes merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efiseinsi terdistribusinya pupuk subsidi ke petani.
“Pada posisi lini IV inilah, dimana pupuk berada di gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan hingga desa, terjadi proses durasi yang terlalu lama penyimpanan pupuk subsidi tidak segera di lepas ke petani. Informasi ini langsung saya dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan pelaku usaha tani, baik pada saat bimtek maupun silaturahmi ke kediaman para petani”, ungkap akmal.
Merujuk informasi yang di sampaikan PT PIHC, Akmal menerangkan Stok pupuk bersubsidi per tanggal 17 September 2021 mencapai 275 persen apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan. Artinya, hingga akhir tahun mesti tidak ada suara dari para petani di seluruh Indonesia akan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Selama ini keluhan para petani adalah bukan pupuk secara umum yang langka. Akan tetapi, keberadaan pupuk subsidi yang langka. Oleh karena itu, untuk menghindari berulang kembalinya kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, selain upaya kartu tani juga perlu tindakan pelibatan BUMDES sebagai pelaku distribusi penyaluran pupuk bersubsidi”, tutup Andi Akmal Pasluddin. (dy).
