KABARBONE.COM, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja (raker) yang berlangsung Jumat – Minggu, 8-10 Januari 2021, bertempat di Hotel Aerotel Smile kota Makkassar, Sulawesi Selatan.
Kegiatan pembukaan berlasung Jumat (8/1) yang dihadiri Ketua DPP APDESI pusat Sindawa Tarang, Ketua DPP APDESI Sulsel, Sry Rayahu Usmi, Ketua APDESI Bone, A. Mappakaya Amier dan dihadiri dua ratusan kepala desa yang masuk dalam pengurus DPC APDESI Bone.
Ketua DPC APDESI Bone, Andi Mappakaya Amier menjelaskan rapat kerja ini adalah sebagai salah satu amanah organisasi untuk menyusun program yang berkaitan dengan kinerja organisasi.
Dikatakanya APDESI sebagai organisasi kepala desa, tentunya akan melahirkan program yang berkaitan kemajuan desa, dimana diharapkan kepala desa di Bone ini secara bersama-sama merasa senasib sepenanggungan dalam mewujudkan nawa cita presiden Jokowi yakni membangun dari mulai dari desa sehingga terwujud desa yang berdaulat, maju dan mandiri.
Anggaran kegiatan raker ini sendiri kata Andika sapaan akrabnya bersumber dari iuran pribadi masing-masing anggota pengurus APDESI.
“Kita ingin APDESI Bone menjadi motor penggerak perubahan desa yang lebih baik. Kita ingin Bone ini maju mulai dari desanya, jika desanya maju, semua ikut maju, sesuai nawa cita pak presiden Jokowi,” ungkap A. Mappakaya Amir.
Kepala Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng ini mengharapkan, dengan berbagai masukan dari anggota, baik persoalan hukum yang sering dihadapi kepala desa, mis komunikasi dengan rekan-rekan LSM maupun Pers akan kita pecahkan bersama-sama, karena kata Mappakaya Amir LSM maupun Pers adalah mitra pemerintah.
“Keterlibatan media sangat kita butuhkan karena kita juga butuh publikasi, yang terpenting adalah komunikasi dan silaturahim dengan teman-teman media,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua APDESI Sulsel Sri Rahayu Usmi Sri Rahayu Usmi lebih menekankan agar dalam pengelolaan anggaran desa harus ada kesamaan persepsi dengan penegak hukum dan semua pihak agar tak terjadi persoalan dikemudian hari.
” Dalam penggunaan Dana Desa tidak usah takut ketika apa yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan juknis,” kata Mantan Kades Mattirowalie Kecamatan Bontocani ini. (dy)
