KABARBONE.COM, WATAMPONE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone, Sulawesi Selatan menggelar diskusi kepemudaan dengan mengangkat tema “Mempertegas Road Map dan Indentitas Pemuda dalam Perspektif Pembangunan Daerah, yang berlangsung disalah satu cafe di Jl, Ahmad Yani, Watampone, Sabtu 17 Oktober 2020,, malam.
Dalam diskusi tersebut hadir selaku narasumber yakni, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bone, dr. A. Baso Ryad Padjalangi yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bone, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Alimuddin Massapa, Perwakilan dari Bappeda Bone, A. Ilham Juliawan dan Dosen IAIN Bone, Ismail Aris, dan kegiatan ini dipandu oleh Sekum HMI Cabang Bone, Pahrian.
Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari kader HMI Bone dan sejumlah pengurus OKP di Kabupaten Bone.
Dalam paparannya, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bone, A. Baso Ryad mengatakan jika pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini DPRD Bone sepenuhnya memberikan ruang kepada pemuda untuk senantiasa berkarya dan berinovasi untuk kemajuan daerah.
Kritikan pemuda terkait kebijakan pemerintah hari ini, menurut Ketua DPD KNPI Bone ini adalah sebuah energi untuk bekerja lebih baik lagi asalkan katanya kritikan yang konstruktif.
“Tidak apa-apa kami dikritik, asal kritikan itu yang konstruktif,” jelas dr. Ryad
Dikatakannya, lahirnya draf Perda Kepemudaan yang sementara digodok di DPRD Bone, adalah salah bentuk kontribusi pemuda yang kemudian di tindak lanjuti di DPRD agar ada payung hukum tentang pembinaan dan pemberdayaan OKP di Kabupaten Bone.
“Terkait usulan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) memang perlu didorong dan diadakan, dan kami siap memperjuangakan hal itu. Kami juga prihatin ketika ada pengkaderan OKP menggunakan gedung sekolah SD, yang seharusnya Gedung Pemuda yang ada sekarang bisa dijadikan pusat kegiatan kepemudaan, nanti kami akan koordinasikan hal ini, termasuk sarana dan prasarananya,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, A. Alimuddin Massapa, mengatakan akan selalu membuka ruang bagi setiap OKP yang ingin berdiskusi dan memberikan masukan.
Soal pemanfaatan Gedung Pemuda yang berada di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Mantan Kepala Disnaker Kabupaten Bone mengakui, jika gedung tersebut dikelola oleh Dinas Perkimtan Bone, sehingga sulit mengaturnya.
‘Tentunya kami selalu membuka diri bagi teman-teman pemuda yang ingin berkoordinasi. Silakan kalau ada kegiatannya, agar dikomunikasikan sebelum tahun penganggaran,” Unkapnya.
A. Ilham Juliawan yang juga perwakilan Bappeda Kabupaten Bone, mengatakan jika dalam pengambillan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone, senantiasa melibatkan keterwakilan semua stake holder yang ada termasuk perwakilan pemuda.
“Jumlah pemuda di Kabupaten Bone yang usia produktif capai 40 persen ini adalah modal untuk membangun daerah. Tentunya dalam proses perencanaan pembangunan daerah kita laksananakan diskusi dengan melibatkan stake holder yang ada termasuk perwakilan pemuda. Dalam konteks pembangunan daerah memang harus jalan semuanya, dengan kondisi APBD kita yang tidak sebanding dengan luas wilayah, tentunya tidak bisa diselesaikan semua yang menjadi desakan masyakarat,”ungkapnya.
Sedangkan Dosen Fakultas Syariah IAIN Bone, Ismail Aris SH, MH menyinggung sejumlah tantangan pemuda di era persaingan global. Arah kebijakan nasional yang mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, diantara isu hangat adalah persoalan ketahanan pangan dan lingkungan.
Dia menyinggung, soal ancaman sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja yang memberikan peluang swasta melakukan impor pangan untuk stok ketahanan pangan nasional yang dapat merugikan petani lokal.
Dia juga menyinggung soal perda kepemudaan yang lambat digodok di Kabupaten Bone, tertinggal dari Kabupaten Sinjai yang sudah ditetapkan menjadi Kota Layak Pemuda.
“Mahasiswa perlu berinovasi. Jangan malu jadi Petani, karena kita ini adalah negara agraris. Negara Cina saja lebih 300 juta jiwa penduduknya adalah petani yang sukses, ini lah yang mendukung ketahanan pangan mereka. Jika kita tidak bisa bedaulat dalam hal pangan, pangan kita kedepan semua dari impor,” pungkasnya.
Sedangkan Sekum HMI Bone, Pahrian mendorong agar Bone dapat menjadi Kota Layak Pemuda.
“Selain sarana dan prasarana, salah satu satu syarat lainnya yang menjadi indikator Bone dapat ditetapkan sebagai kota layak pemuda (KLP) yakni adanya perda kepemudaan, olehnya kami dari HMI mendorong agar Perda Kepemudaan ini dapat mengakomodir semua OKP yang ada di Kabupaten Bone,” pungkasnya (dy)
