Saling Tuding Gelapkan Dana Komite, Komisi IV DPRD Bone Panggil Kepsek dan Mantan Kepsek SMAN 14 Bone

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Kisruh soal pengelolaan dana komite sekolah SMAN 14 Bone (Dulunya SMAN 1 Tellu Siatinge) kembali berlanjut.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 14 Bone yang sekarang, Mubarak dengan Mantan Kepsek SMAN 14 Bone yang lama H. Muh. Said saling tuding menuding soal pengelolaan dana komite tahun 2019 untuk pembangunan pagar sekolah yang sampai hari ini belum tuntas pembangunannya.

Bacaan Lainnya

Kisruh ini pun berlanjut di meja rapat Komisi IV DPRD Bone, Rabu 9 September 2020 untuk dilakukan mediasi setelah orang tua siswa mengadu soal pembangunan pagar sekolah dari dana komite belum tuntas.

Dalam rapat itu, Mantan kepala sekolah SMAN 14 Bone, H Muh. Said, mengklaim dana komite digunakan untuk membayar gaji honorer. Alasannya saat menjabat Kepsek SMAN 14 Bone, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlambat dicairkan.

Sementara para guru honorer menuntut gajinya segera dibayarkan. Ironisnya, dana BOS belum dicairkan, Ia dimutasi ke SMAN 24 Bone (Dulunya SMAN 1 Dua Boccoe).

“Sebelum saya dimutasi, sudah ada MoU bahwa ketika dana BOS cair, maka uang tersebut dikembalikan ke komite untuk menggantikan dana yang terpakai membayar gaji honorer” jelas Said.

Sedangkan, Mubarak selaku Kepala Sekolah di SMAN 14 Bone yang sekarang, menjelaskan bahwa ada uang sumbangan pembangunan pagar di pengurus komite lama sebesar Rp. 58.865.000, dan ada uang dari sumbangan pembangunan pagar tersebut yang dipinjam Kepala Sekolah lama ( Pak Said) sebesar Rp.32.000.000.

Baca Juga  DPRD Bone Sahkan Ranperda LKPj APBD Tahun 2019

Mubarak mengklaim, saat dana BOS cair langsung diberikan dana BOS kepada Abdul Malik selaku Bendahara BOS lama sebesar Rp. 23.000.000, (ada kwitansi yg ditanda tangani Pak Malik) dan selanjutnya Pak Malik membuatkan Ampra dan dibagikan kepada guru yg memiliki SK Honor dari Gubernur.

Menurut Mubarak, selain uang Rp 23 juta itu, juga diserahkan uang kepada Bendahara BOS lama sebesar Rp 85.860.000 untuk pengganti belanja program BOS nya dan dari besaran itu juga ada Honor guru yang dibayarkan oleh bendahara Pembantu Komitenya.

Dilanjutkan Mubarak, disini ada dua jenis Honor, yaitu honor dari Dana BOS yang besarnya kurang lebih 23 Juta dan ada honor dari Komite dan sudah dibayarkan dari uang 85 juta lebih tadi.

Ironisnya menurut Mubarak, peruntukkan honor Komite ada POS nya tersendiri yaitu Iuran Komite sebesar Rp. 50.000,-/Siswa/Bulan yang jumlah sebesar Rp. 428.400.000.

“Pada saat itu, kenapa Pak Said pinjam lagi uang dari uang pembangunan untuk membayarkan honor padahal sudah ada iuran Komite. Masalah semakin melebar, saat orang tua siswa menuntut pembangunan pagar SMAN 14 Bone dilanjutkan. Sementara dana komite sudah dipakai untuk membayar gaji honorer,” ungkapnya.

Kepsek SMAN 14 Bone, Drs Mubarak beralasan, gaji honorer dibayarkan melalui dana BOS, supaya tidak melanggar petunjuk teknis (Juknis).

“Dan kalaupun sudah dibayarkan melalui dana komite, kenapa pada saat serah terima jabatan, laporan pertanggungjawaban dana komite, tidak ada yang diserahkan,” tegasnya.

Soal tuntutan orang tua siswa, agar pagar sekolah segera dibangun, Mubarak menegaskan, bahwa sekolah tak ada kewenangan membangun.

“Itu kewenangan komite. Sementara komite sekolah yang baru dibentuk, juga tidak berani melanjutkan pembangunan, dengan alasan tidak ada serah terima pertanggungjawaban dana komite dari pengurus sebelumnya,” jelasnya.

Baca Juga  Tolak RUU HIP, FKPPI Bone Sampaikan Aspirasi di Gedung DPRD Bone

Menyikapi kisruh tersebut, Komisi IV DPRD Bone mendesak agar persoalan ini segera diselesaikan oleh kedua belah pihak.

“Yang jelas dana komite harus dikembalikan dan pembangunan pagar sekolah tetap harus dilanjutkan,” pungkas Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, A Akhiruddin.

Ia juga menegaskan, ada kekeliruan ketika dana komite digunakan untuk membayar gaji honorer BOS.

“Meskipun itu dimaklumi, karena mungkin guru honorer sudah mendesak gajinya dibayarkan, Tetapi apapun itu, tidak seharusnya dana komite digunakan untuk membayar gaji honorer BOS karena itu peruntukannya lain. Kami juga akan menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel karena ini sudah ranah provinsi” jelas politisi PDIP ini. (dy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan