KABARBONE.COM, KAHU – Menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-75, tuntutan desakan pemekaran Bone Selatan (Bonsel) menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan berpisah dari induk Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan kembali digaungkan.
Sejumlah spanduk tuntutan pemekaran Bonsel tersebut, tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Minggu, 16 Agustus 2020.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Ajiep Padindang, SE MM, ketika dihubungi kabarbone.com, menanggapi jika pemekaran Bonsel terganjal oleh moratorium (Penghentian sementara) pembentukan DOB yang belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Dikatakannya, sehubungan usulan pemekaran Kabupaten Bone, pertimbangan DPD RI sudah selesai sejak 2014 -2019, dan telah berulang kali merekomendasikan kepada pemerintah terkait usulan pemekaran Kabupaten Bone, namun terkendala oleh moratorium.
“Secara Khusus DPD RI pernah bertemu Wapres Yusuf Kalla, meminta pembentukan DOB baru untuk provinsi dan kabupaten, tapi ditanggapi masih moratorium,” Ungkap Ajiep melalui pesan WhatsApp, Minggu 16 Agustus 2020, malam.
Mantan Anggota DPRD Sulsel ini, kembali mengatakan, DPD RI maupun DPR RI, sebenarnya sudah sepaham untuk pembentukan DOB termasuk Bone Selatan dan Luwu Tengah, tetapi Presiden dan Wapres, belum mau.
“Saya secara individu, mengajukan lagi surat usulan tahun 2019 kepada Wapres, tapi tdk digubris.
Intinya, kami mendukung terus perjuangan pembentukan Bone Selatan mulai dari saya masih di DPRD Sulsel hingga di DPD RI, tapi pemerintah belum mau mencabut Moratorium pembentukan DOB Baru,” pungkasnya.
Ajiep Padindang kembali menegaskan, jika DPD RI dan DPR RI terus mendesak kepada pemerintah pusat agar moratorium segera dicabut dan hal itu terus disuarakan dalam berbagai momentum. (dy)
