KABARBONE.COM, WATAMPONE – Sebanyak Rp 61 Miliar anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone belum terserap. Pemeritah Kabupaten Bone sendiri telah merealokasi anggaran sebesar Rp 82.157.663.600 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2020 untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19.
Per Bulan Juni, realisasi anggaran penanganan COVID-19 baru terserap Rp. 21.013.648.819 atau baru sekitar Rp 21 miliar dari pos belanja di Belanja Tak Terduga (BTT) dan realiasasi serapan dana Non BTT.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone H. Najamuddin, S.Sos, M.Si kepada kabarbone.com saat ditemui di ruangannya, Rabu 8 Juli 2020.
Dijelaskannya, dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 55. 980.170.026 dan sampai bulan Juni terealisasi Rp 14. 817.295.300 dengan rincian terdiri dari realisai penangangan aspek kesehatan Rp Rp 8.851.305.300 dari total anggaran Rp 12. 230.684.026 , aspek Jaminan Pengaman Sosial (JPS) Rp 5.693.890.000 dari total anggaran Rp 16.500.000.00, dan aspek pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 272.100.000 dari total anggaran Rp 27.249.486.000.
“Untuk pos belanja Non BTT penanganan COVID-19 total anggaran Rp 26.177.493.574 dan terealisasi baru Rp 6.196.353.519 terdiri dari, aspek kesehatan realisasi Rp. 2.305.229.450 dari total anggaran Rp.13. 594.020.574, realisasi aspek JPS Rp 537.736.800 dari total anggaran Rp 6. 323.600.000 dan aspek pemulihan ekonomi nasional terealisasi Rp 3. 353.387.269 dari total anggaran Rp 6.259.873.000. Total dari realisasi anggaran BTT dan Non BTT ini sehingga yang terserap sampai Juni berdasarkan laporan sebesar Rp 21 miliar,” Jelas H.Najamuddin.
Dikatakannya lagi, terkait penggunaan dana COVID-19, Pemkab Bone tiap bulan melaporkan ke Menterian Dalam Negeri. Terkait anggaran penaganan COVID-19 tersebar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bone.
Dari laporan realiasasi penanganan dana COVID-19 Kabupaten Bone per Juni, khusus angaran JPS yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak COVID-19 masih ada sekitar Rp 17 miliar belum terserap. (dy)
